Bantuan Langsung Tunai atau yang dikenal dengan singkatan BLT merupakan salah satu program perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang telah ada sejak tahun 2005. Program ini hadir sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi tekanan ekonomi, baik akibat kenaikan harga, inflasi, maupun kondisi darurat lainnya.
Di tahun 2026, istilah BLT masih kerap digunakan masyarakat untuk menyebut berbagai program bantuan tunai dari pemerintah, meskipun sebenarnya BLT telah bertransformasi ke dalam berbagai skema bantuan yang lebih terstruktur. Memahami pengertian dan jenis-jenis BLT yang berlaku saat ini sangat penting agar masyarakat tidak kebingungan dengan berbagai informasi yang beredar.
Definisi dan Konsep Dasar BLT
Bantuan Langsung Tunai (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai cash transfers) adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai secara langsung kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Tujuan utamanya adalah meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Secara konsep, BLT termasuk dalam kategori unconditional cash transfer atau bantuan tunai tanpa syarat khusus. Artinya, penerima tidak diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu untuk terus menerima bantuan, berbeda dengan bantuan bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengharuskan penerima memeriksakan kesehatan dan menyekolahkan anak.
Konsep BLT pertama kali dipopulerkan oleh Brasil melalui program Bolsa Familia yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Indonesia kemudian mengadopsi konsep serupa dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial ekonomi dalam negeri.
Sejarah Singkat BLT di Indonesia
BLT pertama kali diluncurkan pada Oktober 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada saat itu, program ini menyasar 19,2 juta rumah tangga miskin dengan bantuan Rp100.000 per bulan.
Perjalanan BLT mengalami beberapa fase penting. Pada tahun 2008, BLT kembali digulirkan saat harga minyak dunia naik. Kemudian di tahun 2013, program ini berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan mekanisme serupa.
Seiring waktu, pemerintah mengembangkan berbagai varian program bantuan tunai yang lebih terfokus, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan BLT Dana Desa. Meskipun nama “BLT” sudah jarang digunakan secara resmi, masyarakat masih familiar dengan istilah ini untuk menyebut bantuan tunai pemerintah.
Jenis-Jenis Bantuan Tunai yang Aktif di 2026
| Nama Program | Nominal | Mekanisme Pencairan | Status 2026 |
|---|---|---|---|
| PKH (Program Keluarga Harapan) | Rp225.000 – Rp3.000.000/tahun (per komponen) | Bank Himbara / KKS | Aktif |
| BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | Rp200.000/bulan | Bank Himbara / KKS | Aktif |
| BLT Dana Desa | Rp300.000/bulan | Transfer / Tunai di Balai Desa | Aktif |
| BLT Kesra Rp900.000 | Rp900.000 (3 bulan) | PT Pos / Bank Himbara | Tidak Dilanjutkan di 2026 |
Tujuan dan Manfaat Program BLT
Program Bantuan Langsung Tunai memiliki beberapa tujuan strategis yang selaras dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:
Perlindungan Sosial
BLT berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi sulit. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok atau guncangan ekonomi, bantuan tunai membantu keluarga miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar.
Menjaga Daya Beli
Bantuan tunai langsung ke tangan masyarakat membantu mempertahankan kemampuan membeli kebutuhan pokok seperti beras, lauk-pauk, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini mencegah penurunan konsumsi yang bisa berdampak pada kesehatan dan produktivitas keluarga.
Stimulus Ekonomi Lokal
Dana bantuan yang dibelanjakan oleh penerima akan berputar di warung dan toko di lingkungan sekitar, sehingga memberikan stimulus bagi perekonomian lokal.
Mendukung Pengentasan Kemiskinan
Secara jangka panjang, BLT menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan nasional dengan memastikan keluarga miskin tidak semakin terpuruk secara ekonomi.
Dasar Hukum Program BLT
Penyelenggaraan program bantuan langsung tunai di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (untuk BLT Dana Desa)
Siapa yang Berhak Menerima BLT?
Secara umum, penerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang memenuhi kriteria berikut:
Pertama, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial. Kedua, masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin berdasarkan kriteria BPS. Ketiga, bukan merupakan ASN, TNI, Polri, atau pensiunan dari instansi tersebut. Keempat, tidak memiliki penghasilan tetap di atas UMP/UMK setempat.
Untuk BLT Dana Desa, ada syarat tambahan yaitu penerima tidak boleh merangkap sebagai penerima PKH atau BPNT, karena program ini dirancang untuk menjangkau warga miskin yang belum tercover bantuan sosial lain.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah BLT masih ada di tahun 2026? Program BLT dengan nama dan mekanisme seperti era 2005-2009 sudah tidak ada lagi. Namun, bantuan tunai untuk masyarakat kurang mampu tetap ada dalam bentuk PKH, BPNT (yang kini bisa dicairkan tunai), dan BLT Dana Desa.
Apa bedanya BLT dengan PKH? BLT bersifat bantuan tunai tanpa syarat (unconditional), sedangkan PKH adalah bantuan tunai bersyarat (conditional) yang mengharuskan penerima memenuhi kewajiban tertentu seperti memeriksakan kehamilan rutin, imunisasi anak, dan memastikan anak tetap sekolah.
Bagaimana cara mendaftar BLT? Pendaftaran dilakukan melalui dua jalur, yaitu online via fitur “Daftar Usulan” di Aplikasi Cek Bansos atau offline melalui musyawarah desa/kelurahan untuk dimasukkan ke DTKS.
Berapa nominal BLT yang diterima? Nominal bervariasi tergantung jenis program. PKH berkisar Rp225.000-Rp3.000.000 per tahun per komponen, BPNT Rp200.000 per bulan, dan BLT Dana Desa Rp300.000 per bulan.
Apakah BLT Kesra Rp900.000 masih berlanjut di 2026? Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah, BLT Kesra merupakan bantuan stimulus sementara dan tidak dilanjutkan di tahun 2026. Fokus pemerintah dialihkan ke program bantuan reguler yang sudah ada.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan regulasi resmi dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan peraturan terkait per Januari 2026. Kebijakan program bantuan sosial dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan pemerintah. Untuk informasi terkini, masyarakat disarankan mengecek melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau menghubungi Dinas Sosial setempat.
Penutup
Program Bantuan Langsung Tunai telah menjadi bagian penting dari sistem perlindungan sosial Indonesia selama hampir dua dekade. Meskipun nama dan bentuk programnya terus berevolusi, esensi bantuan tunai untuk masyarakat kurang mampu tetap dipertahankan melalui berbagai skema seperti PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa.
Bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar sebagai penerima, jangan ragu untuk mengajukan usulan melalui jalur resmi yang tersedia. Pastikan data kependudukan Anda valid dan terupdate agar proses pendaftaran berjalan lancar. Manfaatkan bantuan yang diterima dengan bijak untuk kebutuhan yang benar-benar penting bagi kesejahteraan keluarga.